Malcolm Turnbull Pupuskan Harapan Kevin Rudd Jadi Sekjen PBB

 

Perth, 29/7 (Antara) – Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull, di Sydney, Jumat, secara resmi telah mengumumkan bahwa dirinya tidak akan mendukung pencalonan mantan PM Kevin Rudd untuk posisi orang nomor satu di lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Turnbull, Kevin Rudd bukanlah orang yang tepat untuk memimpin PBB dan pemerintah federal Australia tidak akan mendukung pencalonan siapapun dalam pemilihan pengganti Ban Ki-Moon tahun 2017.

“Ketika Pemerintah Australia menominasikan seseorang untuk sebuah pekerjaan, terutama untuk pekerjaan seperti ini, pertanyaan mendasarnya adalah ‘apakah kita yakin orang ini, si calon, calon kandidat adalah sosok yang tepat untuk posisi tersebut?” katanya beretorika.

“Penilaian saya Rudd tidak tepat, dan saya sudah jelaskan alasan-alasannya kepada yang bersangkutan secara langsung,” tambah Turnbull sebagaimana dilansir jaringan berita ABC.

Lebih lanjut Turnbull menepis spekulasi aspek-aspek apa saja yang menjadikan Rudd tidak pantas didukung menjadi kandidat Sekjen PBB, atau dugaan apakah keputusan ini hanya untuk memuaskan sebagian faksi di internal Partai Liberal.

Sementara itu pernyataan tertulis Kevin Rudd di akun Facebook menyebutkan bahwa dukungan nominasi dari pemerintah federal Australia tidak serta merta membuatnya akan terpilih sebagai Sekjen PBB.

“Ini seharusnya bisa menjadi kali pertama dalam sejarah 70 tahun Australia di PBB menawarkan seorang kandidat untuk posisi Sekjen,” tulis pernyataan tersebut.

Lebih lanjut pernyataan itu juga bercerita bagaimana Turnbull bahkan menolak bertemu dengan Rudd di Sydney, meskipun politisi Partai Buruh itu sudah mendarat dari Brisbane.

Rudd terbang ke Sydney pagi ini meminta untuk bisa bertemu dengan Perdana Menteri, tapi saat tiba di Sydney, Turnbull menelpon Rudd untuk menyebutkan bahwa ia tidak bisa berjumpa dengan Rudd hari ini.

Keputusan PM Turnbull yang memupus harapan Kevin Rudd sangat disayangkan karena ternyata pemerintah tidak bisa mengulangi dukungan yang diberikan pemerintahan PM Hawke untuk Malcolm Fraser menjadi Sekjen Negara-negara Persemakmuran, atau pemerintahan PM Howard yang mendukung Gareth Evans menjadi Kepala UNESCO.

Kevin Rudd meminta didukung dalam pencalonan Sekjen PBB dengan dasar pengalamannya sebagai mantan Perdana Menteri Australia, mantan Menteri Luar Negeri Australia, seorang diplomat karir, sebagai seseorang yang pernah sukses berkampanye untuk posisi Australia di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2013-2014, dan mantan ketua Komisi Independen untuk Multilateralisme PBB.

Untuk pemilihan Sekjen PBB pengganti Ban Ki-Moon, sejauh ini sudah ada 12 kandidat termasuk mantan PM Selandia Baru Helen Clark.

Pemerintahan Selandia Baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri John Key telah melobi berbagai pihak dan menyediakan dana untuk kampanye Helen Clark.

Calon-calon perempuan yang lain meliputi mantan Menteri Luar Negeri dan Urusan Eropa Kroasia, Vasna Pusic, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova, dan Menteri Luar Negeri Argentina yang juga bekas Kepala Staf Sekjen PBB Ban Ki-Moon, Susana Malcorra.

Menurut Kim Beazley, mantan pemimpin Partai Buruh dan mantan Dubes Australia untuk Amerika Serikat, saat ini kandidat-kandidat perempuan untuk posisi Sekjen PBB sangat berpeluang untuk terpilih.

“Saran saya untuk pemerintah (Australia), sebaiknya kita mendukung Helen Clark,” demikian Kim Beazley.

(E012)

My DIY ;)

So this is my DIY project today (30 bucks purchased it from K-Mart, this is semi-DIY then). 
I am always thrilled doing DIY! Many years ago when I can’t afford to buy a gameboard of Tetris, I made it with paper. Yes, I was the sole player as well as the machine (aka time keeper), how silly!
This is a new play zone for the whole family, a black and a white boards. We can use chalk and a marker. There is also a paper roll on top of the board for painting or drawing. 

Love this day! 

Belanja Iklan dalam Pemilu Australia

Belanja Kampanye.JPG

Perth, 1/7 (Antara) – Ajang demokrasi berupa kampanye adalah momen di mana politisi mencoba merayu dan meyakinkan pemilih agar mendukung partai mereka. Beraneka strategi pun dilancarkan, mulai dari sosialisasi program sampai membuka “borok-borok” kompetitornya.

Kampanye di Australia tahun ini juga tidak jauh dari itu semua. Berlangsung selama 10 pekan atau 56 hari sebelum pemilu federal 2 Juli, kampanye kali ini membuat sebagian pemilih merasa jengah.

Televisi dijejali dengan berita-berita kampanye, iklan-iklan politik juga berkeliaran di radio, televisi, dan internet selama nyaris dua bulan.

“Saya mulai muak dengan itu semua. Saya hanya ingin segera berakhir dan kita bisa melanjutkan kehidupan ini,” ujar Yvonne, salah seorang relawan di pusat donor darah di Perth.

Kampanye di televisi resmi telah distop per 30 Juni pukul 00.00, sementara media lain masih diperkenankan seperti internet dan tatap muka dengan para pemilih pada ajang pengggalangan dana atau sosialisasi.

Demikian pula papan gambar kandidat masih boleh terpasang. Biasanya papan kampanye memuat foto si calon anggota legislatif, nama partai, daerah pemilihan (dapil), dan mungkin slogan andalan. Terkadang materi iklan politik juga ditempel di kursi halte.

Menurut seorang anggota parlemen federal dari dapil Fremantle, Melissa Parke, biaya kampanye untuk setiap kursi dapil sangat tergantung beberapa faktor; antara lain kepastian preferensi pemilih terhadap partai dan metode kampanye.

Bisa jadi untuk satu kursi biaya kampanye yang dibutuhkan hanya 50.000 dolar (setara Rp500 juta), tapi ada juga yang menyedot biaya hingga ratusan ribu dolar bila memang persaingan antar-partai di dapil itu masih sangat sengit.

Biaya terbesar dalam kampanye adalah iklan politik. Metode termurah masih berupa tatap muka di lokasi-lokasi pemilih berkumpul. Strategi lain adalah papan-papan foto yang dipasang di depan rumah pendukung.

Kandidat juga menyebar selebaran, surat elektronik (email), serta surat di atas kertas ke rumah-rumah. Seorang kandidat untuk dapil Swan, Steve Irons, mengirimkan selebaran tentang program pelebaran jalan untuk kawasan padat penduduk. Terpampang di kertas itu fotonya bersama Perdana Menteri (PM) Malcolm Turnbull, yang sama-sama berasal dari Partai Liberal (LNP).

Baru-baru ini Turnbull dan partainya dikritik keras karena mengirim surat ke rumah-rumah. Pasalnya bukan pada cara kampanye, tapi surat itu ternyata bertuliskan nama Tuan dan Nyonya dengan nama belakang milik si Tuan.

Asumsi bahwa setiap perempuan di rumah menggunakan nama belakang suami atau pasangannya dinilai sangat kuno dan tidak sensitif gender. Faktanya, semakin banyak perempuan Australia sekarang yang menolak menggunakan nama belakang suami atau pasangannya.
Iklan di Televisi

Biaya kampanye paling mahal adalah melalui iklan televisi. Sebuah laporan terbaru yang dirilis firma pelacak iklan “Ebiquity” menyebutkan partai-partai besar Australia menghabiskan lebih dari 10 juta dolar (sekitar Rp100 miliar) untuk beriklan.

Partai Liberal menghabiskan 6 juta dolar untuk beraneka iklan yang mayoritas mengangkat rencana-rencana politik partai pimpinan PM Turnbull. Sementara itu Partai Buruh mengeluarkan dana hingga 4,7 juta dolar untuk iklan yang kebanyakan berisi serangan terhadap Liberal.

Iklan televisi oleh Partai Buruh yang slogannya “Meleset Parah” tentang PM Turnbull memangkas dana unutk kesehatan dan pendidikan menghabiskan lebih dari 2,3 juta dolar.

Dari awal memang ini adalah strategi Partai Buruh, kat Andrew Hughes, seorang dosen pemasaran dari ANU, seperti dikutip ABC.

Lantas video iklan Partai Liberal dengan slogan “Dukung Rancangannya” menjadi andalan kampanye. Video kampanye negatif Liberal terhadap Buruh adalah soal perang ekonomi ala Bill Shortin (pemimpin Partai Buruh), yang disebut Andrew Hughes sebagai strategi “kucing mati”.

Strategi ini membuat orang teralihkan dari kampanye Buruh soal jaminan kesehatan yang akan diprivatisasi oleh Liberal. Kampanye Medicare ini demikian sukses meraih perhatian pemilih, tiba-tiba Liberal menandinginya dengan video “fake tradie”.

Lalu ada Partai Hijau yang menghabiskan 480.000 dolar untuk iklan di televisi. Sekitar 20 persennya berupa kampanye negatif lawan politik mereka.

Kampanye positif dan kampanye negatif adalah “kembar” yang tidak terpisahkan dalam kampanye di Australia. Partai politik perlu mempromosikan diri sambil mengkritik lawan-lawannya.

Data Ebiquity yang menghitung biaya iklan politik di televisi, radio, dan koran di lima kota besar Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide) mencatat Partai Liberal menghabiskan 4,5 juta dolar untuk kampanye positif dan 1,6 juta untuk kampanye negatif. Sementara Partai Buruh (yang mencoba untuk bisa kembali berkuasa) mengeluarkan 3,6 juta berkampanye negatif sementara kampanye positif mendapat porsi 1 juta dolar.

Partai Hijau mengalokasikan 385.000 dolar untuk kampanye positif dan 107.800 dolar buat kampanye menyerang pesaing-pesaingnya.

Bos Ebiquity, Richard Basil-Jones, menilai tren biaya kampanye politik ini mirip dengan pola di pemilu tahun 2010 dan 2013. Kombinasi strategi kampanye bernada kritik dan promosi memang sudah menjadi hal yang jamak.

Satu-satunya terobosan yang tercipta tahun ini barangkali iklan televisi Partai Buruh yang dilengkapi dengan terjemahan beberapa bahasa. Teknik ini diperkirakan sengaja diterapkan untuk meraih simpati kelompok-kelompok etnis tertentu di kursi yang masih potensial direbut dari partai lawan.
Media Sosial

Bila partai-partai besar “bertarung” jor-joran dengan beriklan televisi, para kandidat pun harus memutar otak untuk memenangkan kompetisi di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Beruntung, demokrasi modern hari ini sudah didukung oleh beraneka teknologi yang memungkinkan biaya kampanye dengan biaya sangat murah.

Media sosial (Facebook) untuk petama kalinya menjadi salah satu media debat publik para calon perdana menteri, yaitu Malcolm Turnbull dan Bill Shorten pada 24 Juni lalu.

Ide Turnbull menantang Shorten berdebat “online” ini menjadi sesuatu yang baru dari kebiasaan kampanye ala Australia.

Dengan tingkat penetrasi internet mencapai 88 persen dari populasi, Australia adalah negara yang sangat melek teknologi informasi berupa internet. Diskusi politik, ekonomi, dan sosial pun disebarkan lewat dunia maya dengan cepat.

Melihat perkembangan ini, bekas pembawa acara Australian Idol, James Mathison, mencoba mengadu taktik mendulang suara dengan pesaing terkuatnya adalah mantan Perdana Menteri Tony Abbott di dapil Warringah.

Video James yang berdurasi 2 menit dan diedit oleh dua produser MTV itu telah diputar sebanyak 728.214 kali, jauh lebih banyak daripada video kandidat partai manapun.

“Bersaing dengan Partai Buruh yang dibiayai serikat pekerja dan Partai Liberal yang didukung perusahaan-perusahaan besar, mereka punya jutaan dolar untuk kampanye…” ujarnya.

James mengaku tidak terlalu yakin bisa mengalahkan Tony di dapil yang selama ini selalu dimenangkan dengan raihan suara di atas 50 persen, tapi setidaknya ia sudah mencoba dan dengan mengajak pemilih muda di bawah 40 tahun untuk mendukung wakil yang jujur dan bisa aspiratif.

Pemilu federal Australia akan resmi dimulai kurang dari 18 jam lagi, dengan survei terakhir 50-50 untuk Liberal dan Buruh, tentunya hasil akhir akan sangat menegangkan. Tapi yang jelas warga Australia akan merasa lega, sebab musim kampanye akhirnya selesai.

Pemilih Antre TPS di Pemilu Australia

Ditayangkan Antara di tautan ini.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komisi Pemilu Australia (AEC) mencatat total pemilih terdaftar adalah 15,7 juta, naik hampir satu juta dibandingkan pemilu tahun 2013. Tingkat partisipasi tahun ini mencapai 95 persen, lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya yang hanya 93 persen (Foto: Ella Syafputri)

————————————————————————–

Perth, 2/7 (Antara) – Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih 150 orang anggota parlemen House of Representatives (HoR) dan 76 senator di Australia resmi dimulai serentak pada Sabtu (2/7) pukul 8 pagi dan ditutup pukul 6 sore.

Para pemilih tampak sudah mengantre di tempat pemungutan suara (TPS) sejak pagi. Para relawan masing-masing partai dan kandidat yang berkompetisi berdiri di pintu masuk untuk membagikan selebaran kampanye.

Sistem pemilu di Australia mewajibkan setiap warga negara berusia 18 tahun ke atas untuk menentukan pilihan politiknya. Apabila terdaftar sebagai pemilih tapi tidak menggunakan hak pilihnya, maka orang itu akan terkena denda sebesar 20 dolar atau setara Rp200.000.

Kalau pelanggaran ini terjadi lebih dari satu kali, kasusnya kemudian dibawa ke pengadilan dan denda maksimal adalah 180 dolar. Pelanggaran ini juga akan dicatat dalam catatan kriminal si pelanggar.

Jumlah TPS di pemilu tahun ini adalah total 7.000 lebih dan di setiap TPS tersedia penjelasan cara memilih dalam 27 bahasa.

Ketika pemilih mengantre untuk memberikan suara, mereka harus bersiap menunjukkan kartu identitas dan surat yang menyatakan terdaftar di daftar pemilih.

Di meja berikutnya pemilih diberikan dua lembar kertas, satu berwarna putih serta berukuran besar dan satu lagi berwarna hijau dengan ukuran lebih kecil.

Kertas putih itu adalah untuk memilih senator, sementara yang berwarna hijau merupakan lembar untuk memilih anggota HoR. Tugas pemilih adalah menuliskan dengan pensil angka berurutan sesuai jenjang preferensi di setiap kotak di depan nama partai dan nama kandidat. Preferensi nomor satu menunjukkan kandidat itu adalah yang paling diminati untuk terpilih.

Khusus pada pemilu tahun ini, durasi kampanye adalah yang terpanjang dalam sejarah Australia sejak 1960-an. Selain itu sistem memilih senator juga sedikit berubah, karena pemilih wajib menuliskan preferensi partai nomor satu hingga enam atau menulis preferensi minimal hingga 12 di depan nama kandidat senator.

Komisi Pemilu Australia (AEC) mencatat total pemilih terdaftar adalah 15,7 juta, naik hampir satu juta dibandingkan pemilu tahun 2013. Tingkat partisipasi tahun ini mencapai 95 persen, lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya yang hanya 93 persen.

Sekitar 816.000 orang pemilih tidak terdaftar meskipun berhak mengikuti pemilu. Angka ini lebih kecil daripada data tahun 2013 yang mencapai 1,2 juta. Berdasarkan jenis kelompok usia, pemilih muda berusia 18 hingga 24 tahun diperkirakan hanya 86,7 persen saja yang berpartisipasi dalam pemilu. Namun demikian khusus kelompok pemilih usia 18 tahun ternyata partisipasinya naik dari 50 persen di tahun 2013 menjadi 70 persen pada tahun ini.

Pemilu 2016 diikuti oleh 57 partai politik, 1.625 kandidat yang terdiri atas 540 kandidat perempuan dan 1.084 kandidat laki-laki. Sebanyak 994 orang bersaing untuk bisa masuk ke HoR, sementara 631 kandidat lainnya berkompetisi untuk kursi di Senate.

Berdasarkan beberapa survei jelang pemilu, hasil raihan suara dalam pesta demokrasi tiga tahun ini akan sangat ketat antara dua kubu utama yakni Koalisi (LNP) dan Partai Buruh (ALP).

Beberapa minggu sebelum pemilu resmi digelar di TPS, AEC juga menggelar pemungutan suara dini di beberapa titik buat pemilih yang berhalangan memilih di hari ini.

Akun Twitter AEC melaporkan sebanyak 2,98 juta pemilih sudah menggunakan opsi pemilu dini, angka ini lebih besar daripada pemilu 2013 di mana 2,31 juta pemilih memilih lebih awal.