Perempuan dan Roma

 

virgina raggi.jpg
Virgina Raggi (Photo: Reuters)

Perth, 21/6 (Antara) – Pada akhir pekan lalu, tepatnya 19 Juni 2016, seorang perempuan berusia 37 tahun berhasil memenangkan pemilu sebagai walikota Roma, Italia.

Raihan suara Virginia Raggi, kandidat dari Gerakan Lima Bintang (M5S), di pemilu babak kedua saat berhadapan dengan kontestan Partai Demokratik, Roberto Giachetti, sungguh meyakinkan. Ia menyabet 67 persen suara, dan menyebut hasil ini sebagai sesuatu “yang melampaui harapan”.

Raggi adalah terobosan buat sejarah Kota Roma. Selain menjadi pemimpin perempuan pertama di kota yang berusia lebih dari 2.500 tahun, ia juga menjadi walikota termuda yang pernah dimiliki Roma.

Ibu satu orang putra ini pertama kali dikenalkan dengan M5S oleh suaminya yang bekerja di industri radio. Ia pun kemudian didapuk sebagai juru bicara partai untuk Roma.

Dalam kampanyenya, Raggi berjanji untuk “membersihkan” balai kota dari korupsi, membenahi sistem daur ulang sampah, memperbaiki sistem transportasi publik, dan membuat jalur-jalur baru khusus untuk pesepeda.

Di sisi lain, Raggi yang akan berhari jadi ke-38 bulan depan memiliki latar belakang sebagai pengacara. Beberapa pihak meragukan kemampuannya di dunia politik, karena hanya punya pengalaman tiga tahun bekerja sebagai pegawai di kantor walikota.

Selama berbulan-bulan, Roma tidak memiliki walikota karena Ignazio Marino menjadi pesakitan atas tuduhan skandal penggunaan anggaran. “Gurita” skandal korupsi bahkan ditengarai sudah merusak pembiayaan berbagai fasilitas kota, salah satunya pembuangan sampah.

Sebagai walikota baru, Raggi mengajak semua pihak agar mengambil bagian dalam perubahan demi Roma.

“Semua orang harus mengakukan sesuatu yang kecil, bersama-sama, ini adalah perubahan yang kita idamkan. Bila tidak, jika setiap orang bekerja hanya untuk dirinya sendiri-sendiri, tidak mungkin ada masa depan. Atau, masa depan kita hanya bakal seperti masa yang sudah lampau,” katanya seperti dikutip laman “The Guardian” edisi Senin (20/6).

Ia juga harus bertarung melawan budaya patriarki yang sangat mengakar di Italia, sebab kesetaraan buat perempuan menurut Raggi masih menjadi “mimpi”.

 

Bukan Cuma Roma

M5S tidak hanya menang di Roma. Kantor Berita Italia ANSA melaporkan para kandidat dari M5S sukses di 19 pemilihan walikota dari total 20 kota. Keberhasilan merebut kepercayaan mayoritas pemilih menyiratkan gelombang baru sedang melanda politik di Italia.

Kemenangan yang lebih dramatis justru terjadi di Turin, ibukota pertama Italia yang juga menjadi rumah pabrikan Fiat. Petahana dari Partai Demokratik, Piero Fassino, dipaksa  mengakui keunggulan politisi perempuan Chiara Appendino yang baru berusia 31 tahun dan sukses meraup 55 persen suara.

Uniknya, M5S didirikan oleh seorang komedian sekaligus blogger, Beppe Grillo, pada tahun 2009. Partai itu kemudian dikenal sebagai partai protes, partainya oposisi. Tapi sekarang, kemenangan di berbagai pemilu walikota menunjukkan M5S sangat siap untuk menjadi partai penguasa.

“Ini baru permulaan,” kata Grillo setelah mengetahui jagonya menang besar di Roma. Seperti dilansir jaringan CNN, Selasa, Grillo juga menegaskan bahwa “Sekarang adalah giliran kami (memimpin Italia).”

Beberapa media memperkirakan M5S akan mengusung calon presiden dalam pemilu tahun 2018 mendatang.

Nafas baru buat politik Italia dibalut oleh M5S dengan semangat anti-korupsi. Partai yang tergolong “kencur” itu melihat korupsi bak kusta yang mengkerdilkan ekonomi dan politik Italia.

Salah satu strategi Grillo menyudahi rejim yang korup adalah dengan menggunakan slogan “vaffanculo” yang bila diterjemahkan menjadi “enyahlah”, karena semangat M5S adalah bekerja tanpa membangun koalisi dengan partai lain.

Selain jargon-jargon anti-kemapanan, M5S juga menggaungkan semangat agar Italia mandiri dan berkuasa secara penuh di sektor politik dan ekonomi. Kemenangan M5S lewat Raggi dan Appendino mengirim sinyal kuat bahwa Italia sedang menuju rejim yang baru.

Salah satu sentimen politik yang menguat sekarang adalah menggiring Italia meniru langkah Inggris yang menimbang ulang keanggotaannya di Uni Eropa (EU).

Laman berita “Russia Today” (RT) edisi 10 April 2015 melaporkan lebih dari 100.000 orang di Italia telah menandatangani petisi agar digelar referendum tentang keanggota Italia di zona ekonomi Uni Eropa.

Anggota parlemen dari M5S, Carlo Sibila, menegaskan bahwa partainya hanya ingin agar Italia keluar dari zona euro agar memiliki kemerdekaan moneter. Italia tercatat bergabung dengan Zona Euro mulai tahun 1999 dan mata uang kawasan mulai digunakan tiga tahun kemudian.

Namun tahun ini, seperti diberitakan ANSA, Grillo mengaku sedang menggugah agar rakyat Italia mempertimbangkan keanggotaan di EU lewat sebuah referendum.

“Tidak ada partai yang boleh menentukan keputusan buat 60 juta orang penduduk,” ujarnya (23/5). Lebih lanjut Grillo menekankan sistem partai justru menjadi akar dari berbagai persoalan utang, korupsi, dan resesi.

Bila Italia benar-benar akan mengikuti Inggris untuk urusan referendum keanggotaan di EU, beberapa lawan politik M5S menilai langkah itu akan membawa kerusakan serius buat ekonomi Italia.

Akankah Italia menempuh babak baru yang menantang, dengan terpilihnya jago-jago M5S dan beberapa politisi perempuan sebagai pemimpin lokal? Jawabannya mungkin akan segera diketahui dalam tahun ini juga.

Advertisements

Jo Cox dan Sengitnya “Brexit”

Jo Cox
    Perth, 17/6 (Antara) –  Politisi perempuan di Inggris bernama Jo Cox (41), Kamis, tewas setelah ditembak dan ditikam saat bersiap untuk menjumpai para konstituennya di Birstall, sebuah daerah di 316 kilometer arah utara London.
    Anggota parlemen dari Partai Buruh (oposisi) itu terkenal vokal dengan kampanye-kampanye yang mendukung Inggris untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa (EU).
    Meski sempat dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan, Jo Cox dinyatakan meninggal satu jam setelah peristiwa nahas itu terjadi.
    Insiden pembunuhan terhadap politisi sekaligus ibu dua anak itu terjadi hanya seminggu sebelum referendum tentang keluar atau bertahannya Inggris di dalam kelompok Uni Eropa (“Brexit”) digelar pada 23 Juni mendatang.
    Sementara itu polisi telah menangkap seorang pria berusia 52 tahun tak jauh dari lokasi kejadian. Pria itu didapati membawa senjata api, sedangkan motif pelaku masih belum diketahui secara persis.
    Peristiwa tragis ini menimpa politisi yang pernah bekerja di tim kampanye Barack Obama di tahun 2008, “Kita telah kehilangan seorang bintang,” ujar Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron dalam keterangan tertulisnya.
    Di Inggris, ketegangan politik akibat rencana referendum “Brexit” telah menciptakan dua kubu, yakni “Remain” (yang mengadvokasi pentingnya Inggris untuk tetap bersama EU) dan “Leave” (kelompok yang mendesak agar Inggris keluar dari EU).
    Beberapa saksi mata yang dikutip media mengaku mendengar pelaku sempat berteriak “Britain First”–yaitu nama kelompok garis kanan yang melabeli dirinya sebagai “partai politik patriotik dan organisasi perlindungan jalanan”.
    Namun Jayda Fransen–wakil ketua Britain First–segera membantah keterkaitan organisasinya dengan insiden ini. Menurut dia, “Britain First” adalah sloganyang juga sering digunakan dalam kampanye-kampanye yang mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
    Seperti dilaporkan Reuters, insiden pembunuhan terhadap anggota parlemen di Inggris sebelumnya menimpa Ian Gow. Ia tewas akibat bom mobil yang ditempelkan Tentara Republik Irlandia (IRA) meledak di rumahnya di kawasan selatan Inggris pada tahun 1990.
    Di tahun 2010 seorang politisi Partai Buruh yang juga mantan menteri kabinet, Stephen Timms, ditusuk perutnya oleh seorang mahasiswa berusia 21 tahun, yang murka karena sang politisi mendukung Perang Irak 2003. Peristiwa itu terjadi di kantor Stephen di belahan timur London.
    Beberapa analisa merebak terkait dampak dari pembunuhan Jo Cox. Nilai tukar mata uang poundsterling Inggris naik sebanyak dua sen terhadap dolar Amerika tak lama berselang setelah insiden tersebut.
    Investor berspekulasi kematian Jo Cox akan meningkatkan popularitas kampanye “Remain”.
    Jo Cox adalah merupakan lulusan Universitas Cambridge yang telah malang melintang di berbagai organisasi kemanusian. Dalam satu dekade terakhir, ia telah menempati posisi Kepala Kebijakan di Oxfam, Kepala Kampanye Kemanusiaan di kantor Oxfam di New York, dan Ketua Oxfam di kantor Eropa di Brussels.
    Ia banyak dikenal sebagai advokasi isu-isu perempuan, dan memenangkan pemilu di daerah pemilihan Batley dan Spen tahun 2015.

Mayoritas Penduduk Australia Dukung Pengakuan Terhadap Aborigin

 

Perth, 20/5 (Antara) – Sebanyak 72 persen responden “Vote Compass” yang dilakukan oleh jaringan ABC setuju bahwa konstitusi negara seharusnya mengakui suku Aborigin sebagai penduduk pertama Australia.

Partai Buruh, Partai Hijau, dan Koalisi semuanya juga mendukun upaya pengakuan terhadap keberadaan suku Aborigin yang lebih dulu hidup di Australia, akan tetapi berbagai pihak masih memperdebatkan detil untuk mencapai hal tersebut.

“Saat ini Konstitusi Australia–dokumen hukum tertinggi di negara–tidak mengakui orang-orang yang sudah lebih dulu berada di sini,” kata Tanya Hosch, direktur kampanye pengakuan Aborigin sebagai penduduk asli Australia, seperti dikutip ABC, Jumat.

    “Kita punya dokumen hukum soal Ratu Victoria, soal mercusuar, tetapi tidak soal bagian penting dari sejarah Australia, dan ini adalah kesempatan untuk membenahi itu,” tambah dia.

Hasil survei tahun ini tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan survei serupa di tahun 2013, dan perubahan konstitusi hanya bisa dilakukan lewat referendum.

Sebagian publik Australia justu lebih melihat perubahan konstitusi adalah solusi terbaik bagi pengakuan ini.

Bagi kalangan penduduk asli Australia, hal yang lebih penting justru sebuah pakta perjanjian yang mewadahi rekonsiliasi.

“Ada banyak orang di komunitas Aborigin yang melihat reformasi konstitusi sebagai upaya pengaburan dari proses pembuatan sebuah kesepakatan atas pakta,” kata pengacara hak-hak penduduk asli, Tony McEvoy.

“Kita butuh reformasi konstitusi untuk memperbaiki hubungan di negeri ini, dan kita juga perlu membuat pakta tentang bangsa pertama di Australia,” tandasnya.

Survei melibatkan 196.952 responden dan diselenggarakan pada 8-18 Mei 2016.

 

(Telah tayang di sini)

Dan di sini-sini…..

http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/16/05/20/o7gl7m366-mayoritas-penduduk-australia-dukung-pengakuan-terhadap

http://m.bisnis.com/kabar24/read/20160520/19/549674/url

London akan dipimpin seorang Muslim?

10835389_10152633077549775_6453310742762415751_o

Menciptakan sejarah adalah tantangan terbesar bagi seorang anak supir bis imigran asal Pakistan di Kota London, Inggris, seiring kompetisi politik pemilihan wali kota sudah menunggu di depan mata.

Pemilu yang akan digelar pekan depan, tepatnya 5 Mei 2016, akan menentukan tak hanya siapa yang menjadi orang nomor satu di London, tapi juga mematok sejarah baru di mana seorang Muslim bisa memimpin kota besar di negeri Barat untuk pertama kalinya.

Adalah Sadiq Khan (45), pria kelahiran Tooting, di kawasan London bagian selatan. Dikutip dari laman resminya http://www.sadiq.london, ia menjelaskan keluarganya pindah ke London dari Pakistan di tahun 1960-an.

Ayah Sadiq bekerja sebagai supir bis selama 25 tahun dan orang tuanya tinggal di rumah subsidi pemerintah sehingga mereka bisa menabung untuk membeli rumah sendiri.

Sadiq menjelaskan semua saudara kandungnya mendapatkan pendidikan yang sangat bagus di sekolah negeri dan tidak menciptakan tumpukan hutang biaya sekolah yang “segunung”.

Kehidupan yang jauh dari kata mewah tidak memupuskan semangat Sadiq menimba ilmu. Awalnya ia berniat untuk menjadi dokter gigi. Namun seorang guru menyarankannya untuk mempelajari Ilmu Hukum, menimbang sifat Sadiq muda yang sangat senang berargumen dan menggandrungi program televisi “LA Law”. Pilihan pun jatuh ke jurusan hukum di Universitas London Utara, demikian dikutip publikasi “The New Statesman” (11/3).

Selepas kuliah, Sadiq menjadi pengacara dan membuka firma hukum bersama mitranya Louise Christian. Firma “Christian Khan” itu beroperasi sejak 1997 hingga 2005 dan mempekerjakan sekitar 50 orang pegawai.

Memilih karir sebagai pengacara hak azasi manusia, Sadiq tercatat menangani kasus-kasus gugatan terhadap polisi, perselisihan urusan perburuhan, hukum yang diskriminatif, dan kejahatan terhadap kelompok minoritas.

Karir politik di tingkat nasional mulai dibangun pada tahun 2005 ketika ia memenangkan pemilu untuk Partai Buruh di daerah pemilihan Tooting. Di tahun yang sama, ia diganjar penghargaan “Pendatang Baru Terbaik” dalam pemilihan anggota parlemen tauladan versi majalah “The Spectator”.

Karir politik Sadiq cukup dibilang melejit bila bukan meledak, sebab di era Perdana Menteri Gordon Brown (2009), ia dipercaya menjadi Menteri Transportasi sekaligus Muslim dan keturunan Asia pertama yang masuk ke dalam kabinet pemerintahan Inggris.
Sadiq pun berhasil mempertahankan daerah pemilihannya di Tooting dalam pemilu 2010 dan 2015, meskipun tahun 2015 adalah masa sulit Partai Buruh.

Dengan prestasi yang gemilang di dunia politik, suami Saadiya Ahmed itu pun akhirnya dianugerahi penghargaan “Politisi Terbaik tahun 2016” oleh British Muslim Awards (http://asianworldnews.co.uk).

Pemilu wali kota London tahun ini membawa warna yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena seorang kandidat Muslim di berbagai survei menunjukkan posisi yang sangat diunggulkan.

London dalam delapan tahun terakhir dipimpin oleh Boris Johnson, dan saat ini Boris mendukung kampanye pesaing terdekat Sadiq yakni Zac Goldsmith dari Partai Konservatif.

Dukungan politik buat politisi Muslim disebut-sebut kian menguat terutama karena susunan demografi Kota London yang unik. Satu dari tiap delapan warganya adalah penganut agama Islam. Dengan kata lain, 12,5 persen populasi London adalah pemilih potensial berbasis keagamaan untuk Sadiq. Selain itu, penduduk kulit putih keturunan Inggris di London hanya separuh dari total populasi.

“Saya ingin menjadi Muslim Inggris yang menaklukkan ekstrimisme dan radikalisasi,” ujar Sadiq seperti disitir dari laman http://www.ABC.net.au.

Persaingan politik di London kali ini akan menyandingkan kompetisi antara anak supir bis dan anak bilioner. Hal ini tak lain karena Zac Goldsmith (41) adalah anak dari keluarga kaya raya Inggris, yang pernah bersekolah di Eton, seperti halnya Pangeran William dan Perdana Menteri David Cameron.

Sebagai orang yang datang dengan latar belakang Muslim dan imigran, Sadiq mencatat justru London adalah kota terbaik untuk hidup sebagai seorang Muslim.

Di publikasi majalah politik berusia lebih dari 500 tahun, “The Spectator” (www.spectator.co.uk), ia menegaskan anak-anaknya sudah sangat tepat tumbuh besar di London karena “…hukum di sini melindungi mereka dari tindakan diskriminasi.”

“Hukum di sini telah melindungi hak-hak saya bisa misalnya saya ingin berwudhu dan sholat. Saya bisa memanjangkan janggut, dan bila istriku memang berkehendak ia bisa saja menggenakan hijab” tanpa harus mengalami diskriminasi atau intimidasi, ujar pria berambut putih tersebut.

“Kita harus menjelaskan kepada masyarakat di negara dengan mayoritas Muslim bahwa saya adalah representasi Barat, dan bila mereka membenci Barat, berarti mereka membenci saya,” tambah dia.

Tapi “kartu agama” yang menjadi salah satu senjata politik sekaligus pencitraan Sadiq tidaklah elok bila terus-terusan diusung. Sebab pemilu bukan semata soal agama atau latar belakang kehidupan para kandidat. Pemilih akan memilih siapa yang menawarkan program kerja terbaik, solusi paling realistis buat tumpukan masalah mereka.

London masih menghadapi persoalan angka pengangguran yang tinggi yaitu sekitar 6,3 persen, setara dengan 291.000 orang di Februari 2016 (www.data.london.gov.uk). Angka ini lebih buruk daripada kondisi nasional Inggris yaitu 5,1 persen.

 

*Tulisan ini telah tayang di:

  1. http://www.antaranews.com/berita/557506/london-akan-dipimpin-seorang-muslim
  2. http://sp.beritasatu.com/home/sadiq-khan-muslim-pertama-di-bursa-walikota-london/114531
  3. http://kabar24.bisnis.com/read/20160427/19/542118/sadiq-khan-muslim-pakistan-wali-kota-london